| FAQ | Peta Situs | Kamus | A A A

Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (Rechtstaat atau The Rule Of Law), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional.

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang subyek dan obyeknya terkait dengan masyarakat, pada dasarnya dapat terjadi baik karena adanya kebutuhan hukum dari masyarakat itu sendiri maupun untuk menjabarkan visi, misi dan arah dari suatu kebijakan hukum tertentu.

Bahwa untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Salah satu dari asas pembentukan tersebut peraturan perundang-undangan yang baik adalah asas keterbukaan, yang berarti bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan harus bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Partisipasi dari masyarakat merupakan sistem yang berkembang dalam sistem politik modern. Penyediaan ruang publik sebagai bentuk untuk menjaring partisipasi masyarakat merupakan tuntutan yang mutlak sebagai upaya demokratisasi. Meskipun partisipasi masyarakat ini dapat dikatakan terlalu ideal dan bukan jaminan bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang dihasilkan akan dapat berlaku efektif di masyarakat, namun setidak-tidaknya langkah partisipatif yang ditempuh dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, diharapkan dapat lebih mendorong masyarakat dalam menerima hadirnya suatu peraturan perundang-undangan.

Bentuk partisipasi masyarakat tersebut pada hakikatnya mengandung makna agar masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam proses pembangunan hukum melalui mekanisme penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dari bawah ke atas (bottom up), melalui pendekatan yang memperlakukan masyarakat sebagai subyek dan bukan hanya sekedar obyek dari pembangunan hukum.

Mengingat hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menyediakan akses kepada masyarakat berupa publikasi atas rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan melalui website Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan (www.binfar.kemkes.go.id), yang bertujuan agar dapat menghimpun aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan yang diharapkan akan lebih memperkaya substansi teknis dari rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan.

Dengan demikian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang diletakkan dalam konteks sosial masyarakat diharapkan lebih mampu mendorong terwujudnya produk peraturan perundang-undangan yang responsif.

Jenis
Tentang
Status
---

Beri komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang harus diisi bertanda *

*

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Pin It on Pinterest